logo

berita Penandatanganan SPK Posbakum TA. 2021

Jombang – Jum’at, 08 Januari 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Agama Jombang berlangsung acara penandatanganan Kerjasama antara Pengadilan
berita Penandatanganan SPK Posbakum TA. 2021

berita Pelantikan Tenaga Honorer TA. 2021 di Pengadilan Agama Jombang

  Jombang - Senin (04.01.2021) Tenaga honorer di lingkungan Pengadilan Agama Jombang dilantik menjadi tenaga honorer TA. 2021. Upacara pengambilan sumpa
berita Pelantikan Tenaga Honorer TA. 2021 di Pengadilan Agama Jombang

berita REWARD DI PENGHUJUNG TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Jombang-Selasa (29.12.2020) bertempat di ruang tunggu Pengadilan Agama Jombang. Untuk memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja kepada pegawai Pengadilan Agam
berita REWARD DI PENGHUJUNG TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jombang

Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jombang
Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jombang

PTA Surabaya Gelar Bimtek Managemen Peradilan dan Bagikan PTA Award 2020

Jombang, 26 Nopember 2020 Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas SDM Pimpinan Peradilan Agama se Jawa Timur dalam mengelola program pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Ting
PTA Surabaya Gelar Bimtek Managemen Peradilan dan Bagikan PTA Award 2020

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Gugatan Mandiri

Membuat Gugatan/Permohonan Mandiri

PANDUAN MENGGUNAKAN GUGATAN MANDIRI

PANDUAN MENGGUNAKAN GUGATAN MANDIRI

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 551

Hak-hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim dan Pegawai

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA disebutkan bahwa:

  • Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.
  • Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.

 A. Hak Pelapor

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;
  2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya;
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan.

 B. Hak Terlapor

  1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti lain;
  2. Meminta berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya.

 C. Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

  1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yan ditetapkan dalam pedoman ini terlampaui.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Jombang Klas IB

Jalan Prof. DR. Nurcholish Madjid
Denanyar, Jombang,
Jawa Timur

(0321) 851337

(0321) 861337

admin@pa-jombang.go.id