logo

berita Pertemuan DYK Cab. Jombang dan Memperingati Hari Ibu ke-91

Jum'at, 10 Januari 2020, Memperingati Hari Ibu yang ke-91 sekaligus pertemuan DYK PA dan PN Jombang, Hakim perempuan dan seluruh karyawati yang ada di Pengadilan Pengadilan
berita Pertemuan DYK Cab. Jombang dan Memperingati Hari Ibu ke-91

berita Pelantikan Tenaga Honorer TA. 2020 di Pengadilan Agama Jombang

Tenaga honorer di lingkungan Pengadilan Agama Jombang dilantik menjadi tenaga honorer TA. 2020. Upacara pengambilan sumpah janji dilakukan di Ruang rapat Pengadilan A
berita Pelantikan Tenaga Honorer TA. 2020 di Pengadilan Agama Jombang

berita Video Profile PTSP Pengadilan Agama Jombang

KLIK untuk Jelajah VIDEO... Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini Mahkamah Agung dan jajar
berita Video Profile PTSP Pengadilan Agama Jombang

berita Rapat Pembinaan Tenaga Pramubakti Pengadilan Agama Jombang

Pengarahan dan pembinaan Tenaga Pramubakti digelar untuk meningkatkan kemampuan etos kerja yang sebenarnya sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi, pertemuan dilaksanakan dir
berita Rapat Pembinaan Tenaga Pramubakti Pengadilan Agama Jombang

berita Wakil Ketua MARI bidang Non Yudisial dan Dirjen Badilag MARI sidak di Pengadilan Agama Jombang

Jum’at 20 Desember 2019, siang itu para pegawai Pengadilan Agama Jombang tiba-tiba dikejutkan adanya kunjunga
berita Wakil Ketua MARI bidang Non Yudisial dan Dirjen Badilag MARI sidak di Pengadilan Agama Jombang

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 84

Hak Pemohon Informasi

I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:
  (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:
  - Menghambat proses penegakan hukum;
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Mengungkap rahasia pribadi;
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
(b)   Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
II.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Anda kurang lengkap.

III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Jombang Klas IB

Jalan Prof. DR. Nurcholish Madjid
Denanyar, Jombang,
Jawa Timur

(0321) 851337

(0321) 861337

admin@pa-jombang.go.id