logo

berita Streaming Pelepasan Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 29 April 2020

(Kutipan Surat Dirjen BADILAG) Kepada Yth.  1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia di tempat Assalamu al
berita Streaming Pelepasan Purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 29 April 2020

berita Pelantikan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS di Pengadilan Agama Jombang

                       Bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Agama Jombang pada hari Rabu, 15 April 2020 pukul 13.3
berita Pelantikan dan Pengambilan Sumpah CPNS Menjadi PNS  di Pengadilan Agama Jombang

berita Lawan Corona PA. Jombang Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Untuk menjaga kondisi lingkungan aman dari paparan Virus Corona (Covid-19), PA. Jombang lakukan penyemprotan cairan disinfektan di area pelayanan peserta dan ruang kerja, K
berita Lawan Corona PA. Jombang Lakukan Penyemprotan Disinfektan

berita BAWAS Sidak ke Pengadilan Agama Jombang atas Penilaian Zona Integritas

Tim BAWAS Mahkamah Agung RI yang dipimpin oleh bapak Sulaeman Abdullah, Mariana Erka Puteri, Betty Kurnianingtyas dan Rizky Setyo Pambudi secara mendadak berkunjung ke Pengadil
berita BAWAS Sidak ke Pengadilan Agama Jombang atas Penilaian Zona Integritas

berita Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Agama Jombang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Jombang, 02 Maret 2020 Pada hari Senin, bertempat di Ruang Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Drs. Amanudin, S.H., M.Hum. dilantik oleh Ketua Pengadilan Ti
berita Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Agama Jombang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Gugatan Mandiri

Membuat Gugatan/Permohonan Mandiri

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 233

Hak Pemohon Informasi

I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:
  (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:
  - Menghambat proses penegakan hukum;
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Mengungkap rahasia pribadi;
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
(b)   Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
II.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Anda kurang lengkap.

III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Jombang Klas IB

Jalan Prof. DR. Nurcholish Madjid
Denanyar, Jombang,
Jawa Timur

(0321) 851337

(0321) 861337

admin@pa-jombang.go.id