logo

berita Penandatanganan SPK Posbakum TA. 2021

Jombang – Jum’at, 08 Januari 2021, pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Agama Jombang berlangsung acara penandatanganan Kerjasama antara Pengadilan
berita Penandatanganan SPK Posbakum TA. 2021

berita Pelantikan Tenaga Honorer TA. 2021 di Pengadilan Agama Jombang

  Jombang - Senin (04.01.2021) Tenaga honorer di lingkungan Pengadilan Agama Jombang dilantik menjadi tenaga honorer TA. 2021. Upacara pengambilan sumpa
berita Pelantikan Tenaga Honorer TA. 2021 di Pengadilan Agama Jombang

berita REWARD DI PENGHUJUNG TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Jombang-Selasa (29.12.2020) bertempat di ruang tunggu Pengadilan Agama Jombang. Untuk memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja kepada pegawai Pengadilan Agam
berita REWARD DI PENGHUJUNG TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jombang

Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jombang
Koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jombang

PTA Surabaya Gelar Bimtek Managemen Peradilan dan Bagikan PTA Award 2020

Jombang, 26 Nopember 2020 Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas SDM Pimpinan Peradilan Agama se Jawa Timur dalam mengelola program pelayanan kepada masyarakat. Pengadilan Ting
PTA Surabaya Gelar Bimtek Managemen Peradilan dan Bagikan PTA Award 2020

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Lembar Kerja Evaluasi

Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Gugatan Mandiri

Membuat Gugatan/Permohonan Mandiri

PANDUAN MENGGUNAKAN GUGATAN MANDIRI

PANDUAN MENGGUNAKAN GUGATAN MANDIRI

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 745

Hak Pemohon Informasi

I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:
  (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:
  - Menghambat proses penegakan hukum;
- Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- Mengungkap rahasia pribadi;
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
(b)   Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
II.

PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Anda kurang lengkap.

III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPIDdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Jombang Klas IB

Jalan Prof. DR. Nurcholish Madjid
Denanyar, Jombang,
Jawa Timur

(0321) 851337

(0321) 861337

admin@pa-jombang.go.id