PROGRAM KEGIATAN

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday69
mod_vvisit_counterYesterday87
mod_vvisit_counterThis week410
mod_vvisit_counterLast week544
mod_vvisit_counterThis month1351
mod_vvisit_counterLast month2739
mod_vvisit_counterAll days122376

Online (20 minutes ago): 1
Today: Apr 18, 2014

Langguage

Welcome to the Frontpage
Pengadilan Untuk Semua PDF Print E-mail
Thursday, 10 April 2014 09:44
 
PENGADILAN UNTUK SEMUA

 

 

 

 

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Novotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia.

Dalam diskusi yang diikuti oleh para hakim agung dan praktisi hukum, dibahas juga bahwa mekanisme Small Claim Court berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Pada Small Claim Court menjembatani antara penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan tetapi hasil yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi prosedurnya panjang, tidak murah dan tidak sederhana.

Dengan demikian melalui small claims court akan diperoleh penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana menitikberatkan pada kesepakatan para pihak namun dilakukan dalam proses litigasi di pengadilan dengan acara yang khusus, sehingga hasilnya/ putusannya mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan putusan hakim pengdilan. Dalam menegakkan hukum, sudah selayaknya keadilan menyentuh semua kalangan tanpa kecuali. Pengadilan bukanlah bagi sebagian kalangan saja, namun pengadilan untuk semua. Publik harus mendapatkan pelayanan yang baik di pengadilan.

FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH., MH. Diharapkan melalui FGD ini akan didapatkan masukan yang konstruktif bagi MA untuk membuat peraturan MA yang akan mengatur lebih jelas lagi mengenai mekanisme pelaksanaan small claim court. (ifh/sf)

 

 

 
Last Updated ( Thursday, 10 April 2014 10:18 )
 
Badan Pengawasan MARI PDF Print E-mail
Thursday, 27 February 2014 14:02

 

Pada hari Senin (24/02/2014) PA Jombang mendapatkan kunjungan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas) RI  ini merupakan  pengawasan regular dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tim yang dipimpin oleh H. ARSIL MARWAN, SH., MH. (Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan MA RI) dan beranggotakan Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH., M.Hum (Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan MA RI), PARTIJEM(Analis Kepegawain pada Badan Pengawasan MA RI) serta jufri hardi, st., (Staf Badan Pengawasan MA RI) 

 

Pemeriksaan berlangsung selama 4 hari dan dilanjutkan dengan ekspose (penyampaian hasil pemeriksaan) pada hari berikutnya Ekspose dilaksanakan di Ruang Sidang Utama PA Jombang dengan diikuti oleh semua Hakim dan Pegawai PA Jombang. Sebagai pengantar Ketua PA Jombang, Drs. H. Sudjarwanto, SH., menyampaikan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memperoleh informasi apakah kinerja pegawai PA Jombang sudah benar sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

 

 Selanjutnya pada saat penyampaian hasil pengawasan, tim memberikan apresiasi yang positif atas kinerja PA Jombang. Kalaupun ada suatu hal yang kurang, hal itu cukup sedikit sehingga masih bisa dimaklumi dan diberi kesempatan untuk dilengkapi.

 

Hasil pengawasan ini  diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang  guna dilakukan perbaikan untuk mewujudkan pengadilan yang modern, agung, bersih dan transparan. namun Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dibutuhkan kerjasama yang berkesinambungan, saling bahu - membahu antara Pimpinan pengadilan, pejabat pengadilan, seluruh hakim, karyawan dan karyawati lingkungan pengadilan Agama Jombang.

Last Updated ( Thursday, 27 February 2014 15:24 )
 
TINJAUAN SOSIO-FILOSOFIS URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PDF Print E-mail
Tuesday, 25 February 2014 09:57

                      TINJAUAN SOSIO-FILOSOFIS URGENSI PEMBERIAN IZIN
                                                  POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA

Secara etimologi, poligami dalam bahasa latin disebut Polygamia yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu polus dan gomes. Polus berarti  banyak  dan Gomes berarti kawin.    Istilah tersebut  digunakan  untuk  menyatakan  sistem  perkawinan  dimana  seseorang memiliki  pasangan  hidup  lebih  dari  seorang  dalam  satu  waktu.    Secara terminologi poligami merupakan praktek perkawinan lebih dari satu isteri yang dilakukan  pada  satu  waktu  (bersamaan).   Dalam  istilah  Bahasa  Indonesia poligami  adalah  sistem  perkawinan  yang  salah  satu  pihak  memiliki  atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.  

Poligami  termasuk  persoalan  yang  masih  kontroversi,  mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang  negatif.  Persepsi  mereka,   poligami  itu  melanggar  HAM,  poligami merupakan  bentuk  eksploitasi  dan  hegemoni  laki-laki  terhadap  perempuan, sebagai  bentuk  penindasan,  tindakan  zhalim,  penghianatan  dan  memandangremeh  wanita  serta  merupakan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.  

SELENGKAPNYA KLIK DISINI

 

Last Updated ( Tuesday, 25 February 2014 10:10 )
 
ISBAT NIKAH DAN PERMASALAHANNYA PDF Print E-mail
Friday, 10 January 2014 09:53

ISBAT NIKAH DAN PERMASALAHANNYA

Oleh : Drs. Djahidin

Itsbat Nikah sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan akad nikah yang sudah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, namun tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan, sebagai mana yang dimaksud dengan pasal  Undang-undang Nomor  1 tahun 1974 jo pasal ... Kompilasi Hukum Islam .

Itsbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu itsbat dan nikah. Itsbat berasal dari kata “اٍثْبَاتًا – يُثْبِتُ – اَثْبَتَ” yang artinya “menetapkan”. Sedangkan kata nikah berasal dari kata “نِكَاحًا – يَنْكِحُ – نَكَحَ” yang secara istilah fiqh/hukum Islam adalah “Akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan pernikahan juga senonim dengan perkawinan. Itsbat nikah juga disebut dengan Pengesahan Nikah.

Menurut Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang peria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menerangkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu”. Keabsahan perkawinan ini  dipertegas lagi dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor  1 tahun 1974.

Selengkapnya KLIK DISINI

Last Updated ( Friday, 10 January 2014 10:14 )
 
Ketua Kamar Peradilan Agama: Seluruh Jajaran Peradilan Agama Harus Mendukung Program Pelayanan Terpadu PDF Print E-mail
Friday, 27 December 2013 12:48

Ketua Kamar Peradilan Agama: Seluruh Jajaran Peradilan Agama Harus Mendukung Program Pelayanan Terpadu

Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH, didampingi Ketua PTA Makassar Drs. H. Alimin Fatawari, SH, MH, (kiri) dan Senior Advisor LIP-AIPJ Wahyu Widiana (kanan) pada acara pertemuan di Aula PTA Makassar, Jumat, 6 Des 2013.

Jakarta l Badilag.net

Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh PA, KUA dan Dinas Dukcapil yang belakangan ini mulai banyak diselenggarakan di beberapa daerah, kembali mendapat dukungan besar dari Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH.

“Semua jajaran Peradilan Agama harus mendukung program pelayanan terpadu ini”, kata orang nomor satu di lingkungan peradilan agama se Indonesia ini penuh semangat. Pernyataan ini disampaikan Jumat sore (6/12/2013) di gedung PTA Makassar, menjelang pertemuannya dengan pimpinan, hakim dan staf PTA dan PA-PA sekitar Makassar.

Pernyataan Ketua Kamar Peradilan Agama sebenarnya tidak mengherankan, sebab sejak dulu keberpihakan tokoh yang asli Sulawesi Selatan ini kepada masyarakat miskin, kelompok yang tinggal di daerah terpencil, kelompok disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya sangatlah besar.

Andi pernah menyatakan “setuju 1.000%” terhadap program pelayanan terpadu ketika program ini masih dibicarakan pada tahap-tahap awal di Jakarta, awal tahun ini.

Bahkan, ketika nomen klatur jabatan Andi masih bernama Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung, pejabat yang nampak gagah inilah yang merintis adanya sidang keliling PA Jakarta Pusat di beberapa perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pada bulan Juni 2010, Andi didampingi Dirjen Badilag, Ketua PTA Samarinda dan Ketua PA se Kalimantan Timur mengadakan pembahasan sidang keliling dengan Konsul Jenderal RI di Kota Kinabalu Malaysia.

Hasilnya, pada bulan Juni 2011, berdasarkan surat izin Ketua Mahkamah Agung RI, PA Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang itsbat nikah pertama di luar negeri, yaitu di gedung Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu, bagi masyarakat Indonesia yang bekerja di sekitar ibu kota Sabah Malaysia itu.

Para peserta Pertemuan Pembinaan dari Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung di Aula PTA Makassar, Jumat, 6 Desember 2013, yang terdiri dari pimpinan, hakim dan aparat PTA Makassar dan PA-PA sekitar. Hadir pula pada pertemuan itu Kordinator LIP-AIPJ Hilda Suherman dan Perwakilan AIPJ untuk Sulawesi Selatan Ema Husain, duduk di tengah depan. (Foto: Tim TI PTA Makassar)

Setelah itu, kegiatan ini terus berlangsung di beberapa tempat, seperti di Tawau dan Kuching Malaysia dan Riyadh Saudi Arabia.

Kegiatan pelayanan sidang keliling PA Jakarta Pusat di luar negeri pada dasarnya adalah pelayanan terpadu antara PA Jakarta Pusat yang menyidangkan perkara itsbat nikah dengan Pegawai Pencatat Pernikahan (PPN) yang ada di Konjen atau Kedubes yang mengeluarkan Buku Nikah. Pemohon itsbat nikah yang dikabul dapat langsung diproses untuk mendapatkan Buku Nikah dari PPN tersebut.

“Masa, di luar negeri kita bisa melayani masyarakat kita, sementara di sini tidak”, kata penyandang doktor ilmu filsafat hukum UGM ini, menegaskan.


Suasana di ruang kerja KPTA Makassar, ketika Tim Program Identitas Hukum AIPJ beraudiensi kepada Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung yang sedang berkunjung ke PTA Makassar. Dari kiri: Pansek PTA Makassar Drs. Agus Zaenal Mutaqien, SH, Ketua PTA Makassar Drs. H. Alimin Fatawari, SH, MH, Ketua Kamar Peradilan Agama Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH, mantan Wakil Ketua PTA Makassar Drs. Syaiful Islam, Senior Advisor LIP-AIPJ Wahyu Widiana, Perwakilan AIPJ Sulawesi Selatan Ema Husain dan Kordinator LIP-AIPJ Hilda Suherman. (Foto: Tim TI PTA Makassar)

Kehati-hatian Sangat Diperlukan

Dari pembicaraannya selama ini, Andi selalu mengingatkan agar para hakim tetap berhati-hati dalam memutus permohonan itsbat nikah ini. Walaupun sidang ini dilakukan dalam rangkaian pelayanan terpadu dan pelayanan keliling, ketentuan-ketentuan dalam hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya haruslah tetap menjadi pegangan.

Berkaitan dengan itu, Ketua Kamar Peradilan Agama yang pertama di Mahkamah Agung ini kini sedang melakukan upaya penerbitan SEMA untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan yang menguntungkan masyarakat, seperti berkaitan dengan ketentuan penetapan BHT, hakim tunggal dan pemanggilan secara kolektif.

Dengan SEMA di atas diharapkan pelayanan terpadu menjadi lebih efektif, efisien, sederhana cepat dan murah.

Pedoman pelayanan terpadu yang berkaitan dengan itsbat nikah, pencatatan nikah dan pencatatan kelahiran sebagai hasil rapat kordinasi yang melibatkan pejabat-pejabat dari Ditjen Badilag, Dijten Bimas Islam dan Ditjen Dukcapil perlu segera disebarluaskan kepada instansi terkait di daerah. Pedoman ini sangat diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan dan menghilangkan kesalahfahaman.

Melihat dukungan yang begitu besar dari aparat terkait, penulis yakin pelayanan terpadu ini akan terus bergulir dan sangat menguntungkan masyarakat luas, terutama mereka yang kurang mampu, tinggal di daerah terpencil, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

(Adli Minfadli Robby)

 

Last Updated ( Friday, 27 December 2013 13:06 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 


Page 1 of 2
free poker

TANGGAL & BULAN


Jam

WEBLINK

 

 


 

 

 

Polls

Bagaimana Tampilan Website PA-Jombang