|
Pelantikan Jurusita Pengganti |
 |
 |
 |
|
Monday, 19 May 2014 11:27 |
| Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang Pada hari jum’at 09 Mei 2014 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1435 Hijriah, Pengadilan Agama Jombang melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan atas nama Ach. Laiq Wiyanto NIP.196009132006041001 pangkat dan golongan II b (Pengatur Muda Tk I) sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang. Bertindak sebagai rohaniwan adalah A. Syaikhu, S.H., kemudian Abd. Hafid, S.H. dan Ali Muktar, SH sebagai saksi dan pembacaan doa oleh Drs. M. Ridwan Awis, acara berlansung lancar dan penuh khidmat.  Ketua Pengadilan Agama Jombang berharap pengangkatan Jurusita Pengganti tersebut dapat meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama Jombang terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah Kabupaten Jombang dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Agama Jombang yaitu sebagai Badan Peradilan Agama yang agung. | |
|
Last Updated ( Monday, 19 May 2014 11:45 )
|
|
Thursday, 10 April 2014 09:44 |
|
PENGADILAN UNTUK SEMUA
| JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat. Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Novotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia. Dalam diskusi yang diikuti oleh para hakim agung dan praktisi hukum, dibahas juga bahwa mekanisme Small Claim Court berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Pada Small Claim Court menjembatani antara penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan tetapi hasil yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi prosedurnya panjang, tidak murah dan tidak sederhana.
Dengan demikian melalui small claims court akan diperoleh penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana menitikberatkan pada kesepakatan para pihak namun dilakukan dalam proses litigasi di pengadilan dengan acara yang khusus, sehingga hasilnya/ putusannya mempunyai kekuatan mengikat karena merupakan putusan hakim pengdilan. Dalam menegakkan hukum, sudah selayaknya keadilan menyentuh semua kalangan tanpa kecuali. Pengadilan bukanlah bagi sebagian kalangan saja, namun pengadilan untuk semua. Publik harus mendapatkan pelayanan yang baik di pengadilan.
FGD ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH., MH. Diharapkan melalui FGD ini akan didapatkan masukan yang konstruktif bagi MA untuk membuat peraturan MA yang akan mengatur lebih jelas lagi mengenai mekanisme pelaksanaan small claim court. (ifh/sf) | |
|
Last Updated ( Thursday, 10 April 2014 10:18 )
|
|
Thursday, 27 February 2014 14:02 |
|
 Pada hari Senin (24/02/2014) PA Jombang mendapatkan kunjungan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas) RI ini merupakan pengawasan regular dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Tim yang dipimpin oleh H. ARSIL MARWAN, SH., MH. (Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan MA RI) dan beranggotakan Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, SH., M.Hum (Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan MA RI), PARTIJEM(Analis Kepegawain pada Badan Pengawasan MA RI) serta jufri hardi, st., (Staf Badan Pengawasan MA RI)  Pemeriksaan berlangsung selama 4 hari dan dilanjutkan dengan ekspose (penyampaian hasil pemeriksaan) pada hari berikutnya Ekspose dilaksanakan di Ruang Sidang Utama PA Jombang dengan diikuti oleh semua Hakim dan Pegawai PA Jombang. Sebagai pengantar Ketua PA Jombang, Drs. H. Sudjarwanto, SH., menyampaikan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memperoleh informasi apakah kinerja pegawai PA Jombang sudah benar sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pada saat penyampaian hasil pengawasan, tim memberikan apresiasi yang positif atas kinerja PA Jombang. Kalaupun ada suatu hal yang kurang, hal itu cukup sedikit sehingga masih bisa dimaklumi dan diberi kesempatan untuk dilengkapi.  Hasil pengawasan ini diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang guna dilakukan perbaikan untuk mewujudkan pengadilan yang modern, agung, bersih dan transparan. namun Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dibutuhkan kerjasama yang berkesinambungan, saling bahu - membahu antara Pimpinan pengadilan, pejabat pengadilan, seluruh hakim, karyawan dan karyawati lingkungan pengadilan Agama Jombang. |
|
Last Updated ( Thursday, 27 February 2014 15:24 )
|
|
TINJAUAN SOSIO-FILOSOFIS URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA |
|
|
|
|
Tuesday, 25 February 2014 09:57 |
|
TINJAUAN SOSIO-FILOSOFIS URGENSI PEMBERIAN IZIN
POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA Secara etimologi, poligami dalam bahasa latin disebut Polygamia yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu polus dan gomes. Polus berarti banyak dan Gomes berarti kawin. Istilah tersebut digunakan untuk menyatakan sistem perkawinan dimana seseorang memiliki pasangan hidup lebih dari seorang dalam satu waktu. Secara terminologi poligami merupakan praktek perkawinan lebih dari satu isteri yang dilakukan pada satu waktu (bersamaan). Dalam istilah Bahasa Indonesia poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tudingan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandangremeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tudingan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh. SELENGKAPNYA KLIK DISINI
|
|
Last Updated ( Tuesday, 25 February 2014 10:10 )
|
|
|
