//

SI-AMANG CERIA

Inovasi Aplikasi untuk Permohonan Magang/PKL dan Pencegahan Pernikahan Dini Anak

PECEL PESANTREN PEDAS

Aplikasi Pelayanan E-Court dan E-Litigasi Melalui Portal Elektronik Administrasi Layanan Masyarakat Terintegrasi dengan Pengantaran Produk Sampai Rumah

Antrian Sidang Online

SI-ARUM (Sistem Antrian Sidang dari Rumah (Online) memudahkan masyarakat dalam mengambil nomor antrian sidang dari rumah.

KLANTING

Aplikasi untuk Konsultasi dan Pengaduan Online Terintegrasi

SURAMADU CEPAT

Aplikasi Sistem Tata Surat Terpadu, Cuti, Reward dan Punishment Pegawai Terintegrasi

E-COURT

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online

Gugatan Mandiri

Aplikasi bagi Masyarakat untuk Membuat Gugatan/Permohonan Mandiri

PTSP-ONLINE

Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Online untuk Memberikan Layanan secara Online

KALPARA

Aplikasi Kalkulator Panjar Perkara (KALPARA) untuk Memudahkan Masyarakat dalam Melakukan Etimasi Biaya Berperkara

SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 3981

PEDOMAN PENGELOLAAN KESEKRETARIATAN

A. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Lampiran

2.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Lampiran

3.

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Lampiran

4.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

Lampiran

5.

Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018.

Lampiran

6.

Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Lampiran

7.

Peraturan Menteri Keuangan No.182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga

Lampiran

8.

Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Lampiran

9.

Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

10.

Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyususnan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Lampiran


B. PEDOMAN PENGELOLAAN BAGIAN UMUM

1

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1.

 Lampiran

 2.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

 Lampiran

 3.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

 Lampiran

 4.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan

 Lampiran

 5.

Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara

 Lampiran

 6.

PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

 Lampiran

 7.

PERPES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

 Lampiran

 8.

PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN

 Lampiran

 9.

Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

 Lampiran

10.

PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN

 Lampiran

11.

PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara

 Lampiran


C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

 1.

Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Lampiran

 2.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

 3.

Peraturan Pemerintah RI No.101 Th.2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

 4.

Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

 5.

Peraturan Pemerintah RI No.11 Th.2017 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

 6.

Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Lampiran

7.

Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran

8.

Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

9.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Lampiran

10.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim

Lampiran

11.

Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

Lampiran

12  Keputusan KMA No. 368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Presensi Online untuk Hakim dan ASN pada Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian  Lampiran
13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan Lampiran

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1.

Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Lampiran 

2.

Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Lampiran

3.

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.

Lampiran

4.

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.

Lampiran

5.

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lampiran

6.

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.

Lampiran

7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 818/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022. tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Jombang. Lampiran
8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Lampiran

E. PEDOMAN PENGELOLAAN TATA LAKSANA

1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Lampiran 

2.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

Lampiran

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

8.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008

Lampiran 

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Lampiran

10.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Lampiran


F. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

 1.

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Lampiran

 2.

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Lampiran

 3.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012

Lampiran

 4.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

Lampiran


G. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1.

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Lampiran

2.

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Lampiran

 3.

PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Lampiran 


H. PEDOMAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

 1.

Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Lampiran

 2.

Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan

Lampiran

 3.

Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Lampiran


I. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

 1.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Lampiran

 2.

 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Lampiran

 3.

 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran).

Lampiran

 4.

 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran

 5.

 Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

 6.

 Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lampiran

 7.

SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama 

Lampiran 

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Lampiran
10. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya Lampiran
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184/KMA/SK.KP5.2/IX/2023 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan yang Berada di Bawah Mahkamah Agung Lampiran
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15/KMA/SK/I/2023 Lampiran
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/SK/I/2023 Lampiran
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran

SIPP

DIRPUT

SIMARI

KOMDANAS

SIKEP

ABS

LPSE

PERPUS

Pengadilan Agama Jombang Kelas IA

Jalan Prof. DR. Nurcholish Madjid
Denanyar, Jombang,
Jawa Timur

(0321) 851337

WA : 0896-8542-0822

pa_jombang@yahoo.co.id



Website ramah disabilitas